Inul Daratista: Sorban Tidak Identik Dengan Ulama

Pedangdut Inul Daratista dipolisikan oleh Advokat Peduli Ulama terkait komentarnya di Instagram soal pria bersorban. Inul lalu bicara soal sorban.

Penjelasan Inul itu disampaikannya lewat akun Instagram @inul.d yang sudah terverifikasi, Rabu (29/3/2017). Inul mengatakan bahwa bukan hanya ulama atau tokoh agama yang memakai sorban. Posting Inul ini merupakan posting pertama kali soal sorban, pasca dia dipolisikan.

“Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Ulama yang memakai sorban, bahwa sorban memang sekadar pakaian tradisi Arab. Bukan identik dengan ulama. Kalo ada yang berpndapat bahwa sorban itu identik dengan ulama, itu sangat berlebihan. Justru saya mnduga mereka punya niat tidak baik Bahkan bisa dikategorikan merendahkan ulama,” kata Inul.

Inul menuturkan banyak artis yang juga memakai sorban. Dia lalu mencantumkan tautan dua video yaitu penjelasan dari Ali Mustafa Yaqub dan Gus Mus.

“Jadi sorban itu tidak identik dengan ulama ya teman-teman, tidak ada kaitannya dengan status ke-ulama-an. Semoga tidak salah menerima ya,” ungkapnya.

Berikut pernyataan lengkap Inul yang dimuat di akun Instagram:

Bismillah๐Ÿ˜‡
Yuk baca sama2 kyknya sdh cukup marahnya ya .๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ˜‡ Sorban
Sorban dan jubah (gamis) bukanlah pakaian Islam, tapi pakaian tradisi Arab,Di Arab Saudi, bukan hnya ulama atau tokoh agama yg memakai sorban, tapi mulai presiden, menteri, sopir taksi, resepsion hotel, penjaga toko, bnyk yg memakai sorban.

Hal ini ternyata jg disepakati oleh dua tokoh ulama kita, Imam Besar Masjid Istiqlal KH Mustofa Ya’qub dan KH Mustafa Bisri, atau Gus Mus. Bahwa Sorban dan Jubah bukanlah baju muslim. Bahkan dgn nada kelakar, kedua kiai ini menyebutkan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab juga memakai sorban dan jubah, tapi keduanya itu merupakan tokoh yg memusuhi Islam.

Sy jg sepakat, Apalagi yg berpendapat itu jg para ulama. Tanpa mengurangi rasa hormat sy pd Ulama yg memakai sorban, bhw sorban mmg skdr pakaian tradisi arab. Bukan identik dg ulama. Kalo ada yg berpndapat bhw sorban itu identik dg ulama, itu sgt berlebihan. Justru sy mnduga mereka punya niat tdk baik Bahkan bisa dikategorikan mrendahkan ulama. Krn disebut ulama itu krn ilmu agamanya, ibdhnya, fatwanya, kharismatiknya krn ilmu agamanya yg diatas rata2,bukan skdr sorbannya.

Kalo skdr pake sorban disebut ulama, bgmn dg bnyaknya artis yg sering pake sorban saat nyanyi. Lihatlah Ungu, St12 atau Gigi, yg sering nyanyi religi di bln ramadan memakai sorban tp menyanyi dan menghibur masyrakat.

Tdk hnya itu, ada film gadis berkalung sorban. Apakah ini juga ulama? Apakah film ini juga dianggap menista ulama? Tentu tidak. Krn sorban adalah pakaian tradisi arab๐Ÿ˜Š





Mari kita belajar pinter’jadilah anakbangsa yg baik yg bs menjaga negara kesatuan republik ind dgn akal budi pekerti yg baik.
Terima kasih sdh menghujat saya ini adalah ilmu buat saya agar lebih pintar lagi dlm belajar’belajar bgmn mencintai indonesia dgn segenap jiwaraga saya dr org yg tdk mengerti akan arti berdemokrasi yg baik,apapun itu saya sayang kalian semua❤️๐Ÿ˜˜๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ˜‡jadi sorban itu tdk identik dgn ulama ya teman2 tdk ada kaitannya dgn status ke-ulama-an ๐Ÿ™๐Ÿปsemoga tdk salah menerima ya.
Sdh cukup ya ,maturnuwun .c (Gerilyapolitik)

Ruhut Sindir Belum Jadi Pejabat, Sandiaga Sudah Mengatur Polisi

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah meminta keringan pihak kepolisian untuk menunda pemanggilan terkait kasus penggelapan tanah yang dilaporkan pengusaha ke Polda Metro Jaya.

Menanggapi hal itu, juru bicara pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Ruhut Sitompul, menganggap ada upaya mengatur hukum yang dilakukan Sandiaga, cawagub pasangan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017.

"Bayangkan masih calon kan (Sandiaga)? Belum jadi pejabat negara sudah mulai mengatur hukum, mau kemana negara kita dengan nomor tiga ini?" ujar Ruhut usai menghadiri acara di kantor DPP Banteng Muda Indonesia, Jalan Cianjur, Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Kemudian Ruhut meminta Sandiaga mencontoh pesaingnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengatakan walaupun maju sebagai cagub petahana, Ahok masih memenuhi panggilan polisi dan kini rutin menjalani sidang kasus dugaan penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Itu yang saya katakan seorang Ahok ya, dia gubernur, dia lagi cuti tapi sangat patuh dengan hukum, dipangil datang. Bisa dibayangkan yang nomor tiga itu minta diundur," kata Ruhut.

Untuk diketahui, Sandiaga dan rekan bisnisnya dituduh menggelapkan hasil penjualan sebidang tanah di Tangerang Selatan, Banten. (Suara)

Pak Jokowi, Inilah Tuntutan Aksi 313

Forum Umat Islam (FUI) bersama alumni Aksi Bela Islam 212 kembali melanjutkan perjuangan mereka melalui Aksi 313 ke Istana Negara, Jumat (31/3) besok.

Sekretaris Jenderal FUI KH Muhammad Al Khaththath saat konferensi pers di Markas FUI, Masjid Baiturrahman Saharjo, Jakarta, Kamis (30/3) mengatakan, aksi mereka dilakukan karena Basuki T Purnama alias Ahok belum ditahan meski berstatus terdakwa.

Sementara, posisi terdakwa yang disandang Ahok sudah layak dan wajib untuk memasukkannya ke penjara. Namun hal itu belum dilakukan dengan bermacam spekulasi alibi yang dipublikasikan.

"Karena itu, umat Islam Indonesia akan menuntut Presiden Joko Widodo untuk memberi penjelasan terkait dengan proses hukum Ahok selaku terdakwa penista agama yang masih bebas berkeliaran," ujar Al Khaththath dalam pernyataan tertulis FUI.

Dalam Aksi Bela Islam 313 besok, katanya, umat Islam mengingatkan kepada Presiden Jokowi, pertama, Ahok selaku terdakwa penista alquran masih bebas berkeliaran. Padahal terdakwa kasus serupa segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

Kedua, Ahok dianggap masih jemawa dengan tetap menjabat sebagai gubernur. Padahal terdakwa serupa langsung dicopot dari jabatannya.

Ketiga, masih bebas dan tetap menjabatnya Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta telah melecehkan masyarakat Islam dan menghilangkan rasa keadilan.

"Karena itu Aksi Bela Islam 313 menuntut kepada Presiden Jokowi agar melaksanakan undang-undang dengan mencopot gubernur terdakwa," pungkas Al Khaththath.(Beritaheboh)

Tak Terima Mendengar PPP Kubu Romi Dukung Ahok-Djarot, Lulung Tiba Tiba Keluarkan Tantangan Ini

Politikus PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung meminta Ketua DPP Romahurmuziy alias Romi tidak berlindung di balik DPW DKI Jakarta.

Lulung menantang Romi untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ahok-Djarot.

"Ini (Romi) malu-malu kucing, sehingga cabang-cabangnya yang disuruh deklarasi. Tapi mukanya sendiri enggak berani keluar," kata Lulung, Rabu (29/3/17).

Lulung lantas membanggakan sikap dirinya sendiri yang secara terbuka mendeklarasikan dukungan kepada Agus-Sylvi di putaran pertama, dan sekarang kepada pasangan Anies-Sandi.

"Kalau sikap saya jelas dan tegas. Nah, ini ketua DPP-nya malu-malu, ketua DPW-nya malu-malu, sama-sama tidak punya nyali buat deklarasi. Nggak usah munafik lah, kalau munafik masuk golongan munafikun lho. Disaksikan umat juga," ujar Lulung.
Namun Lulung bisa memahami alasan pimpinan partainya itu tak berani melakukan deklarasi secara terbuka.

Menurut Lulung, dukungan PPP ke Ahok-Djarot adalah keputusan elite yang tidak didukung oleh kader di akar rumput.

Dia meyakini bahwa akar rumput PPP se-Indonesia sesungguhnya sehati mendukung pasangan calon muslim.

Karenanya, wakil ketua DPRD DKI ini pun kembali mengingatkan dan mengajak baik PPP Romi maupun PPP Djan Faridz agar segera sadar dan kembali pada khitah partai berlambang kakbah.

"PPP ini milik umat dan akan kembali ke umat. Sedangkan orang-orang yang berada di dalam keanggotaan partai hanya diberi amanat sebagai pengurus. Paling cuma lima tahun. Tapi, kalau umat sampai mati. Makanya, saya tidak akan bosan mengajak keduanya segera sadar karena umat memerlukan kita," tegas Lulung. (Gentanusa)

Rais Syuriah PBNU Kyai Masdar F. Mas`udi: Kalau Hanya Karena Beda Agama, Hancur Negeri & Dunia Ini

Pengurus Besar Nahdatul Ulama, KH. Masdar Farid Mas'udi sempat terdiam saat ditanya perihal penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sidang ke 16.

Masdar menilai, penodaan agama yang dialamatkan pada Ahok, terkait pencalonannya dalam Pilkada.

Masdar menganggap penodaan ini tidak masuk akal. Ia justru mempertanyakan di mana letak penodaanya.

Menurutnya, tidak masuk akal jika Ahok menodakan agama, sementara Ahok sendiri mengikuti sebagai calon gubernur DKI Jakarta, di mana mayoritas penduduk beragam Islam.
"Kayaknya pada saat dia mau nyalon jadi pemimpin kok menodai agama yang dianut mayoritas negara tersebut, enggak masuk akal deh," kata Masdar di auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/17).

Kasus yang menjerat Ahok, Masdar sebut hanyalah peristiwa yang provokatif. Isu ini, lanjut Masdar, berkaitan erat dengan Pilkada DKI Jakarta.

"Sebenarnya isu ini digoreng saya kira dalam konteks Pilkada ini. Saya kira itu lebih sarat dengan motif politik," paparnya.

Al Maidah 51 tidak diartikan untuk harus memilih pemimpin Muslim.

Diterangkan yang perlu dihindari adalah memilih pemimpin non muslim yang mengusir dan memerangi umat muslim lainnya.

"Bukan sekadar beda agama. Harus dipahami secara integrated. Kalau hanya beda agama, hancur negeri ini. Bukan hanya negeri, dunia hancur karena beda agama, dunia harus dimusuhi," tandasnya. (Gentanusa)

Sumarsono 'Bela' Ahok yang Dikritik Fahri Hamzah soal Dana CSR

Pimpinan DPR Fahri Hamzah mengkritik cara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang banyak menggunakan CSR dan dana kontribusi dalam membangun Jakarta. Salah satu proyek yang dibangun dengan dana kontribusi tambahan tersebut adalah simpang susun Semanggi.

Plt Gubernur DKI yang Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono (Soni) menjawab kritikan Fahri. Menurut dia kebijakan Ahok menggunakan dana CSR dan kontribusi tambahan untuk pembangunan tak ada yang salah.

Malahan Soni menganggap hal tersebut adalah hal yang bagus. Soni menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok yang banyak melibatkan perusahaan dan masyarakat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

"Partisipasi itu boleh dari masyarakat biasa ataupun private sector. Strategi kita kan public private and people partnership, intinya demikian. Nah sementara di Indonesia ini, investasi swasta ini 70 persen yang 30 persen dari pemerintah. Dengan makin banyak swasta terlibat, itu lebih bagus," kata Soni di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Terkait dana CSR, Soni mengatakan sah-sah saja Pemprov DKI menggunakan dana tersebut. Asalkan, dana tersebut akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Soal CSR dan lainnya itu cuma model saja, polanya saja. Soal akuntabilitas ke APBD itu cuma pencatatannya saja. Jadi sudah nggak apa-apa, selama itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Dana CSR sendiri, lanjut Soni, tidak perlu dilaporkan terlebih dulu ke DPRD DKI. Karena, CSR bentuknya adalah sumbangan. Karena itu, Ahok bisa melaporkan soal penggunaan dana CSR di kemudian hari.

"Makanya setiap tahun seorang kepala daerah membuat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ke DPRD. Dilaporkan di situ lengkap sekali apa yang telah dibangun, dengan apa sumber dayanya. Kalau semua harus melalui proses, kemudian pertanggungjawaban DPRD, kita akan lambat membangunnya," tutur Soni.

"Itu bisa dipertanggungjawabkan di depan, di belakang, karena APBD itu cash bases. Sedang ini (CSR) kan barang. Orang mau nyumbang masa harus izin dulu ke DPRD, kan nggak," imbuhnya.

Soni juga menyinggung soal Jakarta yang menjadi daerah pertama di Indonesia yang mempelopori penggunaan CSR untuk pembangunan daerah. Karena itu, Jakarta harus bisa mempelopori akuntabilitas penggunaan dana yang lebih baik.

"Ini tanggung jawab moral ke daerah lain. Tapi kalau kritiknya lebih banyak CSR, ya nggak masalah, di mana salahnya. Padahal perkembangannya sangat dinamis dan cepat, harus respon," tutur Soni.

"Kan pembangunan di Jakarta harus responsif, yang ini bentuk responnya. Masa orang mau bantu bangun nggak boleh," pungkasnya. (Gentanusa)

Lagi Bicara Soal "Rumput", Sandi Diteriaki "Jangan Bohong, Pak.."! Share!

Seorang wanita tampak antusias ketika calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, berkampanye di Jalan Tomang Pulo, Kelurahan Jati Pulo, Jakarta Barat, Rabu (28/3/2017) siang.

Wanita tersebut bahkan tidak ragu untuk merespons setiap janji kampanye Sandi yang disampaikan dengan menggunakan pengeras suara.

"Insya Allah, kalau diberi amanah, saya akan bikin stadion khusus Persija yang rumputnya sekelas stadion di Manchester United," kata Sandi di hadapan warga.

Sejumlah janji diberikan Sandi, seperti KJP Plus dan KJS, bantuan untuk lansia, dan tidak menggusur secara sepihak.

Saat mendengar sejumlah janji itu, wanita tersebut berteriak dari barisan belakang warga. "Jangan bohong, Pak..."

Menurut Sandi, pada Pilkada DKI putaran pertama kemarin, kawasan Jati Pulo tempatnya hadir ini memenangkan dirinya bersama Anies Baswedan.

Sandi yakin, pada pemungutan suara putaran kedua pada 19 April 2017 mendatang, dia dapat memperoleh suara terbanyak lagi di lokasi itu. (Cerianews)

Teganya Anak Buah Amien Rais Ini Pakai Uang Korupsi utk Liburan ke Eropa, Umroh & Beli Mobil Balap

Anggota Komisi V DPR RI Andi Taufan Tiro total menerima Rp 7,4 miliar dari program aspirasi yang disalurkan dalam bentuk infrastruktur jalan di di Maluku dan Maluku Utara.

Uang tersebut adalah jatah 7 persen Andi Taufan dari total nilai program aspirasinya Rp 170 miliar. Andi memperolehnya dari dua pengusaha yakni dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Rp 6,4 miliar dan Rp 1 miliar dari Hengky Poliesar.

Selanjutnya, Andi Taufan Tiro menggunakan uang itu untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk biaya liburan keluarga di empat negara Eropa sekitar Rp 600 juta, membeli satu unit mobil balap sekitar Rp 350 juta.

"Membeli dua paket umroh sejumlah Rp 400 juta sedangkan sisanya dipergunakan untuk membiayai operasional terdakwa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan politik," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Eva Yustisiana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Sebenarnya, uang diterima politikus Partai Amanat Nasional itu dari Abdul Khoir adalah Rp 6,7 miliar. Namun tanpa sepengetahuannya, Rp 300 juta digunakan oleh Jailani dan Quraish Lutfi masing-masing Rp 150 juta. Jailani adalah anggota tenaga ahli Komisi V.

Demikian juga uang dari Hengky Poliesar adalah Rp 1,1 miliar. Namun tanpa sepengetahuannya, Rp 100 juta digunakan Imran S Djumadil untuk kepentingan pribadi.

"Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat penggunaan uang oleh Jailani, Quraish Lutfi dan Imran S Djumadil yang tanpa sepengetahuan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa," kata Eva Yustiana.

Dalam persidangan, Andai Taufan Tiro tetap membantah meminta fee 7 persen kepada Abdul Khoir melalui Imam S Djumadil. Akan tetapi, Andi Taufan Tiro mengetahui adanya fee dari Jailani sebesar 5 persen.

Selain itu, Andi Taufan Tiro juga tidak mengakui menerima uang dari Jailani.

Andi Taufan Tiro dituntut pidana penjara 13 tahun, denda Rp 1 miliar subsdair enam bulan kurungan dan pidana tambahan pencabutan hak politik menduduki jabatan publik selama lima tahun.

Jaksa menyatakan Andi Taufan Tiro terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Cerianews)

Saksi Ahli Agama Dari PBNU Kyai Masdar F Mas`udi Keluarkan Dalil Pamungkas Soal Arti Auliya

Rais Syuriah PBNU, KH Masdar Farid Mas'udi, berpendapat bahwa tidak boleh memaknai surat Al Maidah ayat 51 secara terpisah dari surat Al Mumtahanah ayat 8.

Menurut dia, surat Al Mumtahanah memperjelas kriteria pemimpin yang boleh dipilih. Dua ayat itu harus dilihat secara holistik.

"(Dalam surat Al Mumtahana ayat 8) bahwa yang tak boleh dipilih sebagai 'aulia' (pemimpin) adalah orang non-Muslim yang memerangi kamu dan mengusir kamu dari negeri kamu. Kalau sekadar beda agama, enggak masalah," kata Masdar saat menjadi saksi dalam sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaha Purnama (Ahok), di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Ia menjadi saksi meringankan yang dihadirkan tim kuasa Ahok dalam persidangan.

Masdar menambahkan, Islam memperlakukan sama semua anggota masyarakat. Tak boleh ada diskriminasi berdasarkan perbedaan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

"Yang terpenting bagi Islam itu adil. Bisa enggak melindungi hak warga. Keadilan adalah inti dari keberagaman dan kepemerintahan," kata dia.

Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Saksi dari PBNU Sebut Ada Inkonsistensi Saat Cagub Non-muslim Hanya Dipersoalkan di Jakarta

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masdar Farid Mas'udi, membenarkan bahwa kepala daerah non-Muslim yang ikut pemilihan umum tidak hanya ada di DKI Jakarta, tetapi juga di provinsi lain.

Namun, menurut dia, isu mengenai larangan memilih pemimpin Muslim berdasarkan Al Maidah ayat 51 hanya terjadi di Jakarta.

"Ya, itulah inkonsistensi," ujar Masdar saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Rabu (29/3/2017).

Masdar menjadi saksi meringankan yang dihadirkan tim kuasa hukum Ahok. Ia mengatakan, masalah ini berkaitan dengan kedewasaan politik warga di suatu wilayah.

Masdar mencontohkan Sadiq Khan, seorang Muslim yang menjadi wali kota di London. Menurut dia, warga di London sudah memiliki kedewasaan politik.

"Jadi saya kira itu kembali kepada kedewasaan politik," ujar Masdar.

Ia juga mengatakan, seharusnya perdebatan soal memilih pemimpin Muslim tidak terjadi lagi di Jakarta ini.

Seharusnya, kata dia, pertimbangan agama dalam memilih pemimpin hanya ada di internal masyarakat saja.

Pengacara Basuki atau Ahok pun bertanya apakah kasus dugaan penodaan agama ini cenderung politis.

Atas pertanyaan itu, Masdar mengaku sependapat. "Agaknya saya sependapat dengan itu," kata Masdar. (Cerianews)

Katanya Beda Lho! Coba Bandingkan Begini Paspampres Era Jokowi dan SBY

Pasukan Pengaman Presiden alias Paspampres menjadi bagian penting dalam setiap kunjungan Kepala Negara Republik Indonesia ke daerah-daerah tertentu.
Paspampres berada di bawah komando Mabes TNI dan terdiri dari berbagai angkatan.
Pasukan khusus ini bertugas memastikan keamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden berikut keluarganya.

Tak main-main, Komandan Paspampres, Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono menyatakan prajurit TNI yang terpilih menjadi anggota Paspampres merupakan putra-putra terbaik bangsa.

Mereka pun harus siaga melakukan pengamanan jarak dekat untuk kepala negara dan keluarga.

Akun Youtube Berita Update mengunggah video yang memperlihatkan aktivitas paspampres dalam menjalankan tugasnya pada Jumat (17/3/2017).

Dalam video tersebut ditampilkan proses latihan hingga pengamanan yang dilakukan para prajurit TNI ini.

Tak cuma itu, video ini juga memperlihatkan perbedaan perlakuan paspampres di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ya, meski sama-sama melakukan pengamanan, paspampres di era Presiden Jokowi tampak lebih luwes.

Kebiasaan presiden melakukan blusukan, bertegur sapa hingga berfoto bersama rakyat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perlakuan paspampres.
Tampak dalam video tersebut, Presiden Jokowi membagikan hadiah saat berkunjung ke satu daerah.

Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono mengungkapkan kedekatan presiden dengan rakyat sangat berhubungan erat dengan faktor keamanan sang kepala negara.
Untuk itu, paspampres pun melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan terkait pengaman presiden.

"Namun karena keinginan beliau (Presiden Jokowi) memang seperti itu (blusukan) dan mungkin zaman sudah berubah ya kita harus menyesuaikan diri," terang Bambang.

"Tapi, dari segi pengamanan tetap. Tidak boleh lepas dari situ. Selama dari segi pengaman oke, ya gapapa lah," sambungnya.

Lebih lanjut, kebiasan Jokowi yang dekat dan ramah pada rakyat rupanya juga berpengaruh dengan perlakuan para prajurit Paspampres.

"Dari karakter beliau itu terefleksi ke anggota saya ya. Kita harus dekat dengan rakyat, kemudian tidak arogan dan selalu sopan," terang Bambang.

Di luar kegiatan resmi, Presiden Jokowi leboh banyak menghabiskan waktu di Istana Bogor bersama keluarganya.

Tak berbeda jauh, presiden ke-7 RI ini pun sering kali melayani permintaan rakyat untuk berfoto bersama.

"Di era keterbukaan, kami belajar untuk lebih membuka diri. Paspampres bukan lagi yang sangar-sangar tapi inilah wajah baru Paspampres yang merakyat," terang Bambang.

Paspampres era SBY

Sedikit berbeda dari Paspampres di era Jokowi, pasukan pengaman saat Susilo Bambang Yudhoyono cenderung lebih ketat.

Dalam video yang sudah ditonton lebih dari 971 ribu lebih itu ditampilkan saat SBY melakukan kunjungan ke Majalengka.

Tampak rakyat berdiri di pinggir jalan untuk menyambut kedatangan presiden di era tersebut.

Sayang, SBY hanya tampak melambaikan tangan dari balik jendela mobil yang ditumpanginya.
Sementara itu, beberapa mobil pasukan pengamanan tampak beriringan di depan dan belakang mobil SBY.

Simak video selengkapnya berikut ini: (Infoteratas)

Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)
loading...

Populer