Fatwa MA strategi baru untuk ulur waktu penonaktifan Ahok?

Pagenews.co - Setelah belum juga menonaktifkan Ahok, kini beredar rencana Mendagri meminta fatwa Mahkamah Agung terkait penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari kursi gubernur DKI Jakarta.

Kabar tersebut diperoleh dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Haedar bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membahas berbagai hal. Salah satunya tentang pilkada serentak yang akan digelar di 101 daerah, meliputi tujuh pemilihan gubernur, 76 kabupaten di 18 kotamadya.

Haedar menegaskan, Presiden Joko Widodo netral dalam kasus Ahok. "Jika terjadi banyak tafsir mengenai Undang-Undang penerapan aktif nonaktif, maka presiden memerintahkan Mendagri untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung, agar ada kepastian tafsir," jelasnya.

Oleh karena itu, Haedar berharap masyarakat tetap tenang menyikapi pro dan kontra kembalinya Ahok menjadi gubernur DKI dan menunggu keputusan dari Mahkamah Agung.

Kabar ini tak ditampik Mendagri Tjahjo Kumolo, yang menyebut fatwa MA terkait status terdakwa Ahok sebagai pembanding pemerintah dalam mengambil putusan.

"Fatwa ini sebagai pembanding saja. Saya menghargai yang berbeda, menghargai yang menguat, saya punya pendapat biasa saya lakukan. Saya tidak mau masuk ke ranah politik," kata Tjahjo.

Dia menegaskan tetap pada pendapat sebelumnya, yakni akan menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Saat ditanya jika nantinya fatwa MA lebih dahulu keluar dari pada tuntutannya, apakah Mendagri akan mengikuti fatwa, Tjahyo menjawab, "kami tidak berwenang mendahului MA. Kalau saya ngomong harus A atau B sama saja kami mengharapkan ini," katanya.

"Ya nanti kita lihat. Kalau misal MA berkenan memberi fatwa, entah kapan harus diberhentikan, atau tahun depan MA keluarkan fatwa dan ternyata salah, ini dasarnya ya kita anulir. Mungkin ada kasasi dan PK dan lain-lain," imbuhnya.

Pernyataan Tjahjo tersebut agak berbeda dengan ketua MA, Hatta Ali, yang menyebut tidak perlu fatwa dari MA untuk menentukan pemberhentian sementara terhadap calon kepala daerah yang sudah didakwa.

"Kalau untuk meredam ya bisa dari instansi yang bersangkutan yang menentukan sikap. Ya semestinya kementerian itu (Kemendagri) sendiri yang menentukan sikap," kata Hatta Ali kemarin.

Hatta menngatakan, MA tidak mudah untuk mengeluarkan fatwa. Karena setiap masalah yang untuk dimintakan fatwa perlu waktu.

Sikap pemerintah yang lamban merespons Ahok ini memang menuai banyak tudingan miring. Wacana meminta fatwa MA ini akan menambah tudingan baru bahwa Mendagri sengaja melakukannnya untuk mengulur-ulur waktu, setelah sebelumnya mengatakan akan menonaktifkan Ahok setelah masa cuti berakhir. Akan tetapi, menjelang masa cuti selesai, Tjahjo mengatakan baru akan menonaktifkan setelah ada tuntutan resmi dari jaksa dan pemberitahuan dari kejaksaan.

Maka, tak heran jika kelambanan penonaktifan Ahok oleh Tjahjo segera direspons oleh oposisi. Sebanyak 73 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang menandatangani usulan hak angket terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai gubernur Jakarta meskipun telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama. Suara santer Gerindra ini mendapatkan dukungan dari PKS dan belakangan Partai Demokrat.



Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)
loading...

Populer