Presiden Jokowi Terdampak Sebagai Pelanggar Konstitusi

Pagenews.co - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) terdampak sebagai pelanggar Konstitusi, jika Mendagri Tjahjo Kumolo tidak menonaktifkan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari posisi Gubernur DKI Jakarta setelah masa kampanye selesai.

Potensi pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden karena Ahok yang sudah berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama Islam dan maju sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta akan mengakhiri masa cuti kampanye pada 11 Februari 2017. ‎

UU (Pemda) Pasal 83 ayat 1 itu jelas, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut (tersangka) ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara.

Sesuai UU ini harusnya Ahok yang menjadi terdakwa penista agama tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Jika hal tersebut dipaksakan maka akan dapat berpotensi menimbulkan kegaduhan baru yang dipicu tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 83 UU Pemda secara otentik.

Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dengan jelas menyatakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa berdasarkan UU Pilkada yang ancaman hukumnya minimal 5 tahun juga harus diberhentikan sementara. Ketentuan ini bersifat imperatif yang harus dilaksanakan.

Jika Ahok tidak dicopot dari jabatan gubernur tanggal 12 (Februari 2017) Presiden Jokowi akan menerima konsekuensi baik secara yuridis, politik dan sosial yang harus ditanggung oleh Presiden Jokowi, sebagai pelanggar konstitusi, sangat disayangkan jika Mendagri Tjahyo Kumolo menempatkan posisi yang tidak nyaman bahkan sangat buruk bagi posisi Presiden kedepan, dimana beberap partai telah pula mengusung Jokowi menjadi calon Presiden kembali pada tahun 2019, hanya karena memihak dan membela Ahok yang sudah dalam posisi terdakwa dalam kasus pidana menista agama. (harianterbit)



Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)
loading...

Populer